Penghargaan demi penghargaan diraih Kota Bandung dan wali kotanya saat ini, Ridwan Kamil. Setelah pada Selasa (9/2/2016), Ridwan Kamil diganjar Anugerah Kebudayaan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), kini pria jebolan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mencetak prestasi lain, yaitu membawa Kota Bandung sebagai satu-satunya daerah di Indonesia yang meraih prestasi tertinggi dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Kota Kembang dianggap memiliki kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga memperoleh nilai A atau ranking 1 karena lebih tinggi dibandingkan para "pesaingnya", yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Badung, Kota Tanjung Pinang, dan daerah satu provinsi, Kota Sukabumi yang memperoleh predikat BB.
Penghargaan yang merupakan bagian dari penilaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) ini diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi kepada Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, di asana Budaya Ganesha (Sabuga), Jl. Tamansari Bandung, Jumat (12/2/2016).
Komitmen Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan
Menurut Menpan RB, Yuddy Chrisnandi, Kota Bandung berhak atas penghargaan ini karena mempunyai komitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dalam hal ini, kata Yuddy, Kota Bandung patut menjadi contoh bagi daerah lainnya karena dari sebelumnya yang hanya mengantongi nilai CC, kini sukses menggenggam nilai A.
Yuddy mengatakan, keseriusan Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Emil untuk memperbaiki sistem akuntabilitas antara lain dengan selalu datang ke Kantor Kemenpan RB untuk mendapatkan briefing dan supervisi, serta memantau perkembangannya. "Prestasi Kota Bandung ini hasil kerja keras, sehingga pantas kalau dapat A," kata Yuddy.
Kemenpan RB menyerahkan LHE AKIP kepada 156 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Poin penting penilaian adalah perbaikan tata kelola pemerintahan.
Yuddy mengapresiasi daerah-daerah yang berusaha melakukan perbaikan. Meski demikian, ada beberapa daerah yang aparaturnya hanya menjalankan prosedur saja, tanpa ada ada perubahan signifikan yang benar-benar dirasakan warganya.
Kemenpan RB menyerahkan LHE AKIP kepada 466 pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2015. Dari jumlah itu, 40 diserahkan di Bali, 157 di Yogyakarta, 113 di Surabaya, dan 156 di Bandung. Menurut Yuddy, pihaknya merasa gembira karena ada peningkatan poin dalam evaluasi kinerja akuntabilitas pemerintah daerah. Kalau dulu indeks rata-rata kabupaten/kota di bawah 45, kini di atas 45 namun belum menembus 50. Sementara untuk tingkat provinsi, dari 50 sekarang meningkat hingga hampir menyentuh 60.
Target Bandung Bebas Korupsi
Meski demikian, Yuddy belum merasa puas karena dengan indeks rata-rata sebesar itu, anggaran yang dipakai untuk menjalankan program, belum terasa manfaatnya. Baru kalau indeks sudah di atas 50 dan 60, masyarakat akan merasakan mengalirnya anggaran dari pemerintah.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil menyatakan ranking tertinggi yang diraih Kota Bandung tidak didapat Kota Bandung secara instan. Butuh perjalanan panjang sebelum penghargaan tersebut diserahkan Menpan RB ke tangannya.
Menurut Emil, reformasi dan pembenahan birokrasi menuntutnya melakukan bongkar pasang di sana-sini. Setelah dua tahun berusaha, kini Kota Bandung mendapatkan buah manis dengan meraih nilai tertinggi se-Indonesia, 80,22 atau A. Bila dibandingkan, pencapaian saat ini begitu jomplang dengan nilai sebelumnya yang hanya 48 atau CC.
Target selanjutnya, kata Emil, Kota Bandung mengincar Wilayah Bebas Korupsi yang merupakan level tertinggi. Bila hal itu diraih, Emil optimistis kinerja birokrasi terasa oleh masyarakat, terukur oleh sistem, dan berintegritas.
Kota Kembang dianggap memiliki kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga memperoleh nilai A atau ranking 1 karena lebih tinggi dibandingkan para "pesaingnya", yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Badung, Kota Tanjung Pinang, dan daerah satu provinsi, Kota Sukabumi yang memperoleh predikat BB.
Penghargaan yang merupakan bagian dari penilaian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) ini diserahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi kepada Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, di asana Budaya Ganesha (Sabuga), Jl. Tamansari Bandung, Jumat (12/2/2016).
Komitmen Memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan
Menurut Menpan RB, Yuddy Chrisnandi, Kota Bandung berhak atas penghargaan ini karena mempunyai komitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan. Dalam hal ini, kata Yuddy, Kota Bandung patut menjadi contoh bagi daerah lainnya karena dari sebelumnya yang hanya mengantongi nilai CC, kini sukses menggenggam nilai A.
Yuddy mengatakan, keseriusan Pemerintah Kota Bandung di bawah kepemimpinan Emil untuk memperbaiki sistem akuntabilitas antara lain dengan selalu datang ke Kantor Kemenpan RB untuk mendapatkan briefing dan supervisi, serta memantau perkembangannya. "Prestasi Kota Bandung ini hasil kerja keras, sehingga pantas kalau dapat A," kata Yuddy.
Kemenpan RB menyerahkan LHE AKIP kepada 156 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Poin penting penilaian adalah perbaikan tata kelola pemerintahan.
Yuddy mengapresiasi daerah-daerah yang berusaha melakukan perbaikan. Meski demikian, ada beberapa daerah yang aparaturnya hanya menjalankan prosedur saja, tanpa ada ada perubahan signifikan yang benar-benar dirasakan warganya.
Kemenpan RB menyerahkan LHE AKIP kepada 466 pemerintah kabupaten/kota pada tahun 2015. Dari jumlah itu, 40 diserahkan di Bali, 157 di Yogyakarta, 113 di Surabaya, dan 156 di Bandung. Menurut Yuddy, pihaknya merasa gembira karena ada peningkatan poin dalam evaluasi kinerja akuntabilitas pemerintah daerah. Kalau dulu indeks rata-rata kabupaten/kota di bawah 45, kini di atas 45 namun belum menembus 50. Sementara untuk tingkat provinsi, dari 50 sekarang meningkat hingga hampir menyentuh 60.
Target Bandung Bebas Korupsi
Meski demikian, Yuddy belum merasa puas karena dengan indeks rata-rata sebesar itu, anggaran yang dipakai untuk menjalankan program, belum terasa manfaatnya. Baru kalau indeks sudah di atas 50 dan 60, masyarakat akan merasakan mengalirnya anggaran dari pemerintah.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil menyatakan ranking tertinggi yang diraih Kota Bandung tidak didapat Kota Bandung secara instan. Butuh perjalanan panjang sebelum penghargaan tersebut diserahkan Menpan RB ke tangannya.
Menurut Emil, reformasi dan pembenahan birokrasi menuntutnya melakukan bongkar pasang di sana-sini. Setelah dua tahun berusaha, kini Kota Bandung mendapatkan buah manis dengan meraih nilai tertinggi se-Indonesia, 80,22 atau A. Bila dibandingkan, pencapaian saat ini begitu jomplang dengan nilai sebelumnya yang hanya 48 atau CC.
Target selanjutnya, kata Emil, Kota Bandung mengincar Wilayah Bebas Korupsi yang merupakan level tertinggi. Bila hal itu diraih, Emil optimistis kinerja birokrasi terasa oleh masyarakat, terukur oleh sistem, dan berintegritas.
--------
Baca info-info seputarbandungraya.com lainnya di GOOGLE NEWS
