Proses pembangunan kereta cepat yang peletakan batu pertamanya dilakukan Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu, saat ini belum jelas kelanjutannya karena ada masalah dengan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Demikian pula dengan pembangunan moda transportasi massal yang akan dijadikan pendukung pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung itu, salah satunya light rail transit (LRT) di Kabupaten Bandung.
Kawasan yang Dilalui
Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Bandung berencana meminta keterangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai pembangunan sarana transportasi massal ini dan kawasan mana saja yang akan dilaluinya. Demikian diungkapkan salah seorang anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Firman B. Soemantri, Senin (15/2/2016).
Proyek besar pemerintah pusat ini, katanya, membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Namun hingga saat ini, Kementerian Perhubungan belum membahas ini bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bandung. Pengkajian sangat perlu dilakukan karena LRT akan menjadi penghubung stasiun terakhir kereta cepat Jakarta-Bandung yang direncanakan dibangun di Desa Tegalluar, Bojongsoang, dengan wilayah-wilayah lainnya di Kabupaten Bandung. Antara lain Kecamatan Majalaya, Cileunyi, Baleendah, Banjaran, dan Soreang.
Menurutnya, jalur LRT bisa menggunakan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), pemerintah, dan masyarakat. Namun untuk itu, tentu saja membutuhkan pengkajian yang intensif dan serius agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Apalagi di lahan milik PT KAI, kini sudah banyak berdiri perumahan warga, sehingga membutuhkan banyak waktu dan biaya untuk membebaskannya.
Demikian pula apabila jalur ini dibangun di jalan raya, akan menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan yang luar biasa karena arus lalu lintas saat ini sudah sangat padat. Karena itu, ia mengusulkan di kawasan perkotaan yang padat, jalur LRT bisa melalui terowongan bawah tanah atau rel layang seperti monorel.
Selain itu, pihaknya hingga saat ini belum mengetahui siapa investor yang akan menangani proyek ini. Sebagai proyek besar yang akan menghubungkan daerah Majalaya, Soreang, dan Banjaran, pembangunan LRT dipastikan akan menyedot biaya besar dan memengaruhi keadaan sosial masyarakat.
Kawasan yang Dilalui
Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Bandung berencana meminta keterangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai pembangunan sarana transportasi massal ini dan kawasan mana saja yang akan dilaluinya. Demikian diungkapkan salah seorang anggota Komisi C DPRD Kabupaten Bandung, Firman B. Soemantri, Senin (15/2/2016).
Proyek besar pemerintah pusat ini, katanya, membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Namun hingga saat ini, Kementerian Perhubungan belum membahas ini bersama DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bandung. Pengkajian sangat perlu dilakukan karena LRT akan menjadi penghubung stasiun terakhir kereta cepat Jakarta-Bandung yang direncanakan dibangun di Desa Tegalluar, Bojongsoang, dengan wilayah-wilayah lainnya di Kabupaten Bandung. Antara lain Kecamatan Majalaya, Cileunyi, Baleendah, Banjaran, dan Soreang.
Menurutnya, jalur LRT bisa menggunakan lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), pemerintah, dan masyarakat. Namun untuk itu, tentu saja membutuhkan pengkajian yang intensif dan serius agar tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Apalagi di lahan milik PT KAI, kini sudah banyak berdiri perumahan warga, sehingga membutuhkan banyak waktu dan biaya untuk membebaskannya.
Demikian pula apabila jalur ini dibangun di jalan raya, akan menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan yang luar biasa karena arus lalu lintas saat ini sudah sangat padat. Karena itu, ia mengusulkan di kawasan perkotaan yang padat, jalur LRT bisa melalui terowongan bawah tanah atau rel layang seperti monorel.
Selain itu, pihaknya hingga saat ini belum mengetahui siapa investor yang akan menangani proyek ini. Sebagai proyek besar yang akan menghubungkan daerah Majalaya, Soreang, dan Banjaran, pembangunan LRT dipastikan akan menyedot biaya besar dan memengaruhi keadaan sosial masyarakat.
--------
Baca info-info seputarbandungraya.com lainnya di GOOGLE NEWS
