Pentingnya kajian ilmiah dalam setiap program pembangunan mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk bekerja sama dengan lembaga akademis terpercaya. Pemerintah Kota Bandung menunjuk Universitas Padjadjaran (Unpad) untuk memberikan masukan dan rekomendasi terhadap kebijakan kota dalam bidang ekonomi.
Ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung Yossi Irianto dan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Nury Effendi, pemerintah kota dan Unpad memulai kerja sama pendampingan dalam pembangunan ekonomi dan bisnis di Kota Bandung. Penandatanganan kerjasama dilakukan di Ballroom Savoy Homann Bidakara Hotel, Selasa (26/9/2017).
Optimalisasi kebijakan Pemkot Bandung
Usai penandatanganan kerjasama, Yossi menyampaikan bahwa kolaborasi ini memulai babak baru proses optimalisasi kebijakan pemerintah kota. Pihaknya merasa perlu lebih serius menangani persoalan ekonomi untuk merespon bonus demografi tahun 2030.
"Kita perlu mempersiapkan generasi kita agar lebih kompetitif, agar bonus demografi itu bisa menjadi kekuatan kita, juga melakukan serangkaian program pemantapan ekonomi agar pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang tinggi ini bisa terus memberi kesejahteraan kepada masyarakat," tutur Yossi.
Sebelumnya, Universitas Padjadjaran telah beberapa kali memberikan konsultansi kepada pemerintah kota. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah peluncuran Kartu Bandung Juara untuk siswa kurang mampu yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta. Kartu tersebut memberikan bantuan kepada siswa untuk membeli keperluan sekolah seperti tas, buku, dan alat tulis.
Wali Kota Bandung M. Ridwan Kamil menjelaskan, bantuan tersebut, menurut kajian Unpad, bisa meringankan beban ekonomi keluarga. Ia mengatakan, "Jika kartu ini diberikan, orang tuanya bisa mempergunakan uang yang tadinya untuk dipakai beli peralatan, menjadi untuk meningkatkan tabungan untuk kualitas ekonominya."
Masukan dan kajian dari Unpad
Ke depannya, lanjut Ridwan, Unpad juga akan memberikan masukan dan kajian terhadap ekonomi makro dan mikro di Kota Bandung. Selama ini, Kota Bandung banyak mengupayakan berbagai kebijakan ekonomi yang berpihak pada keseimbangan, baik kepada usaha mikro kecil menengah maupun investasi skala besar.
Kepada para pengusaha kecil, Ridwan merancang kebijakan agar menjalankan bisnis di Bandung bisa semudah mungkin. Ijin usaha dihilangkan, diubah menjadi pemberitahuan melalui aplikasi digital. Bantuan permodalan pun diberikan melalui Kredit Melati dan Kredit Mesra. Soal promosi, Bandung punya brand Little Bandung yang telah memiliki mekanisme pemasaran yang profesional.
"Tapi tidak mungkin pertumbuhan ekonomi hadir tanpa investasi. Makanya investasi triliunan juga kita kejar," imbuh Ridwan.
Ia berharap, Unpad bisa juga memberikan pertimbangan soal kebijakan penggunaan anggaran. Pemerintah kota telah memiliki instrumen e-budgeting canggih yang mampu mengatur proses penganggaran agar efisien. Namun, pemerintah kota juga perlu kajian agar dana yang dibelanjakan tidak salah sasaran dan berdampak besar pada pembangunan.
"Diharapkan Unpad memberi masukan agar semua uang anggaran yang kita belanjakan ke publik mempunyai output dan outcome yang bermanfaat, karena dulu diduga uang habis tapi tidak ada manfaatnya," terangnya.
Prinsipnya, ia ingin agar pembangunan infrastruktur ekonomi Bandung menjadi lebih terarah. Sebab pembangunan tidak boleh jalan di tempat dan harus dikendalikan agar memberi kebermanfaatan. "Kunci Bandung mah seimbang. Pembangunan itu tidak bisa dihentikan, hanya bisa dikendalikan," tandasnya.
--------
Baca info-info seputarbandungraya.com lainnya di GOOGLE NEWS
