Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) memiliki peran penting dalam membangun daya saing serta meningkatkan kesejahteraan sosial dan keadilan. Terlebih, memasuki era revolusi industri keempat, bangsa Indonesia harus mampu mengeksplorasi diri agar dapat berdaya saing. Pasalnya dampak dari globalisasi dapat melemahkan kedaulatan nasional.
“Pendidikan tinggi dan pelatihan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi dan ratifikasi bisnis dianggap mampu mengurangi kesenjangan sosial,” ujar Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir ketika memberikan kuliah umum bertajuk “Kebijakan Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia Menghadapi Revolusi Industri 4.0” di Kampus FEB UHAMKA, Ciracas, Senin (05/03).
Kebijakan baru pemerintah menghadapi era revolusi industri 4.0
Untuk itu, di depan civitas akademika UHAMKA Menteri Nasir menjelaskan kebijakan baru pemerintah dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 khususnya program kelembagaan, pembelajaran dan kemahasiswaan. Diantaranya reorientasi kurikulum untuk membangun kompetensi yang diperlukan oleh revolusi industri 4.0, dimana membebaskan nomenklatur program studi untuk mendukung pengembangan kompetensi industri 4.0.
“Saya selalu menekankan bahwa prodi harus menyesuaikan perkembangan zaman. Tidak harus terikat nomenklatur yang ada. Yang penting adalah rumpun ilmunya,” ujarnya.
Di samping itu, Menteri Nasir juga membeberkan kebijakan lainnya yaitu membangun teaching factory industri 4.0 dan melaksanakan perkuliahan online.
Lebih jauh dijelaskan Menteri Nasir, perkuliahan online atau Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pendidikan tinggi secara fleksibel lintas ruang serta waktu dengan menggunakan teknologi informasi. Sistem perkuliahan online ini bisa dilaksanakan pada mata kuliah, prodi, dan perguruan tinggi yang telah berbasis cyber university. Indonesia sendiri memiliki Universitas Terbuka (UT) yang telah dikembangkan lebih lanjut, yang berperan sebagai Cyber University of Indonesia.
“Pelaksanaan PJJ harus memerhatikan kualitas, memenuhi standar PJJ yang meliput aspek sumberdaya, tata kelola, sarpras, capaian dan penyelenggaraan pembelajaran,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nasir pun mendorong UHAMKA ikut mendukung program pemerintah untuk mengembangkan PJJ. Tak hanya itu, dia juga mengapresiasi UHAMKA yang telah mendapatkan akreditasi A diantara 18 perguruan tinggi lain yang telah terakreditasi A.
--------
Baca info-info seputarbandungraya.com lainnya di GOOGLE NEWS
