Indonesia adalah Bangsa besar yang memiliki potensi dan kekayaan melimpah. “Potensi kekayaan yang merupakan anugerah yang sudah semestinya menjadi berkah bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Deden Dinar Ketua Umum Aliansi Pengusaha Pom Mini Indonesia (APPMI).
Menurut Deden, APPMI fokus mendorong regulasi POM mini agar pemerintah melakukan Pengkajian Aktual Pengembangan Pertamini/Pom Mini Sebagai Peluang Usaha dalam penjualan BBM non-Subsidi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Dalam Negeri,serta beberapa lembaga lainnya diantaranya Ditjen Migas dan instansi terkait.
“Sistem ekonomi Indonesia yang menganut sistem ekonomi neoliberalisme menyebabkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin bertambah miskin. Kebebasan ekonomi dibuka seluas-luasnya, diserahkan kepada mekanisme pasar. Pemerintah berperan hanya sebagai wasit, tanpa ikut campur tangan. Peluang ini menguntungkan para pemilik modal besar dari dalam dan luar negeri,” ujarnya.
Dengan sistem ekonomi semacam ini membuat pelaku ekonomi kelas menengah kebawah / UKM banyak yang terpuruk, bahkan gulung tikar.
“Kalau kita lihat dari segi pekerjaan bangsa kita, 90 persen kerja serabutan, penghasilannya tidak menentu”, tandas Deden.
Partisipasi pelaku ekonomi kelas bawah
Deden juga mengatakan dalam konteks partisipasi pelaku ekonomi kelas bawah, seharusnya negara hadir mengambil peran agar banyak lahir pelaku-pelaku baru ekonomi. Tumbuh dan berkembangnya UKM-UKM yang bermuara kepada pemerataan kesejahteraan, tanpa negara campur tangan, memberikan peluang besar dalam pembinaannya secara komprehensif. Karena itu, kata dia, sulit melahirkan banyak generasi baru pelaku ekonomi.
“Bukankah pengusaha besar lahir dari bawah juga,” tuturnya.
Kata kunci untuk memenangkan perdagangan bebas ini, sambung Deden, adalah mau tidak mau kita mesti memompa daya saing dari semua sektor ekonomi yang ditopang oleh kebijakan politik yang berpihak kepada pelaku ekonomi domestik terutama sektor ekonomi kerakyatan.
Ekonomi kerakyatan sebagai penopang untuk perekonomian Indonesia, sadar atau tidak, selama ini tidak pernah mendapat perhatian serius dari semua elite bangsa ini yang menuju kepada arah politik keberpihakan pada sektor ekonomi kerakyatan yang harus terus digelorakan dan didorong agar menjadi good will and political will dalam rumusan kebijakan ekonomi nasional.
Katup penyerap angkatan tenaga kerja
Aliansi Pengusaha pom Mini Indonesia (APPMI) akan mendorong dan menerjemaahkan secara konkret untuk menggerakan ekonomi kerakyatan serta dapat menjadikan UMKM yang tangguh sehingga dapat menjadi katup penyerap angkatan tenaga kerja.
APPMI berkomitmen berjuang untuk berkerja keras menjadi yang terdepan demi terwujudnya cita-cita dalam mengangkat harkat derajat para pelaku usaha pom mini sebagai peluang usaha baru yang bisa berdaya saing serta bermartabat dan sejahtera.
Perjuangan untuk mendapatkan regulasi dari pihak pemerintah oleh APPMI sangat fokus dan Kementerian Dalam Negeri saat ini merespons dengan baik dan akan merekomendasikan bahan pertimbangan agar peluang usaha pom mini ini mendapatkan regulasi yang jelas sesuai apa yang diharapkan.
Disinggung tentang beredarnya hasil Rapimnas APPMI beberapa waktu yang lalu sehingga mendorong adanya munaslub, Deden mengatakan sebagai tindakan inkonstitusiaonal organisasi karena RAPIMNAS tidak diatur dalam AD/ART organisasi.
“Yang ada dalam organisasi adalah mekanisme rapat paripurna,” ujar Deden Selain itu, rapimnas yang digelar tersebut tampa diketahui oleh ketua umum/pengurus definitif. Artinya, acara tersebut tidak sah.
Dikatakan Deden, tudingan adanya yang mengklaim organisasi serta mempolitisasikan praktis bendera APPMI juga tidak benar.
“Itu tidak benar, jika ada yang mengatakan mengklaim organisasi APPMI seperti itu," tandas Deden
Sebagai inisiator/pendiri lahirnya APPMI, menurutnya, seluruh anggota akan cerdas dalam bertindak dan berpikir, serta tetap konsisten menjaga marwah organisasi dan tidak mengurangi makna perjuangan sebagai pelaku usaha pom mini menuju ke arah lebih baik.
--------
Baca info-info seputarbandungraya.com lainnya di GOOGLE NEWS
