Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota (disingkat DPRD kabupaten/kota) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota. DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.
DPRD kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tugas:
- membentuk peraturan daerah kabupaten/kota bersama bupati/wali kota;
- membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota;
- melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
- mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota dan/atau wakil bupati/wakil wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- memilih wakil bupati/wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil bupati/wakil wali kota;
- memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota;
- meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
- memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Anggota DPRD kabupaten/kota berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaan DPRD kabupaten/kota diresmikan dengan keputusan gubernur.
Hak DPRD kabupaten/kota adalah:
- Hak interpelasi yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- Hak angket yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Hak menyatakan pendapat yaitu hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.
Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Bandung Pemilu 2019:
♦ Dapil Kota Bandung 1 (Sukasari, Sukajadi, Andir, dan Cicendo)
LIHAT DI SINI
♦ Dapil Kota Bandung 2 (Cidadap, Coblong, Sumur Bandung, Bandung Wetan, Cibeunying Kaler, dan Cibeunying Kidul)
LIHAT DI SINI
♦ Dapil Kota Bandung 3 (Kiaracondong, Batununggal, dan Lengkong)
LIHAT DI SINI
♦ Dapil Kota Bandung 4 (Antapani, Mandalajati, Arcamanik, Ujungberung, Cinambo, Cibiru, dan Panyileukan)
LIHAT DI SINI
♦ Dapil Kota Bandung 5 (Gedebage, Rancasari, Buah Batu, Bandung Kidul, dan Regol)
LIHAT DI SINI
♦ Dapil Kota Bandung 6 (Astana Anyar, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, Babakan Ciparay, dan Bandung Kulon)
LIHAT DI SINI
Lihat info lainnya:
- Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Cimahi Pemilu 2019
- Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Pemilu 2019
- Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bandung Pemilu 2019
- Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Jawa Barat Pemilu 2019 Dapil Jabar
- Daftar Calon Tetap Anggota DPR-RI Dapil Jawa Barat Pemilu 2019
- Daftar Calon Tetap Anggota DPD-RI Dapil Jawa Barat Pemilu 2019
--------
Baca info-info seputarbandungraya.com lainnya di GOOGLE NEWS
