"Siswa dari keluarga yang tidak mampu, yang tidak lolos PPDB, yang kemudian masuk sekolah swasta juga akan diberi bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan. Demikian juga siswa yang bersekolah di MA, bantuan akan disalurkan melalui Kemenag. .
Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat kemarin sudah mengetuk palu persetujuan terkait RAPBD 2020 dan melakukan banyak penghematan antara lain penghematan belanja bansos/hibah juga penghematan perjalanan dinas PNS. Selanjutnya RAPBD ini akan dievaluasi Kemendagri," demikian unggahan postingan facebook Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Kamis (28/11/2019).
Penggratisan biaya sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP gratis untuk peserta didik tingkat SMA dan sederajat di provinsi tersebut akan dimulai tahun ajaran baru Juli 2020. Anggaran yang dialokasikan untuk SPP ialah mencapai Rp1,4 triliun dan kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk SMA sederajat negeri saja namun juga untuk siswa yang tak lolos PPDB untuk difasilitasi menuntut ilmu di sekolah swasta. Adapun untuk siswa Madrasaha Aliyash (MA) bantuannya sama dengan disalurkan melalui Kanwil Kemenag Jabar.
Anggaran ini berasal dari penghematan sejumlah pos anggaran seperti bansos atau hibah hingga perjalanan dinas.
"Jadi ini kan hasil menghemat hibah Bansos. Dulu hibah bansos banyak sekali, sekarang kita cukupkan, efisienkan, sehingga bisa menemukan ruang Rp1,4 triliun per tahun untuk menggratiskan SPP," kata dia. Untuk biaya penggratisan SPP ini, seluruh pos diefisiensikan dimana yang paling besar mengencangkan ikat pinggang dihibah bansos. SPJ perjalanan dinas sampai Rp150 miliar dikurangi untuk PNS supaya keberpihakan layanan dasar di Jabar.
--------
Baca info-info seputarbandungraya.com lainnya di GOOGLE NEWS
