Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan, penularan COVID-19 yang sudah terdeteksi di Jabar sampai saat ini dikelompokkan dalam empat kluster penyebaran.
Kluster 1
Musyawarah Daerah (Musda) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Jabar di Kabupaten Karawang. Dari kegiatan in di Karawang, 9 Maret (2020) lalui, lebih dari tujuh orang itu terpapar positif (COVID-19). Ia pun mengimbau semua yang hadir di acara Musda Hipmi agar segera lapor kepada Dinkes (Dinas Kesehatan) di kota/kabupaten masing-masing, segera hari ini (Selasa) atau Rabu besok pagi (25/30/2020) untuk dilakukan tes.
Kluster 2 dan 3
Dua seminar di Bogor. Pihak Pemprov sudah memegang data warga yang hadir dalam dua seminar di Bogor. Ada dua acara di Bogor, Jawa Barat, yang digelar di akhir Februari 2020 itu. Pertama adalah acara seminar bisnis syariah yang digelar di Kecamatan Babakan Madang (Sentul), Kabupaten Bogor pada 25-28 Februari. Kedua, adalah acara Persidangan Sinode Tahunan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (PST GPIB) di Kota Bogor yang digelar 26-29 Februari 2020.
Kluster 4
Seminar keagamaan di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan seminar keagamaan di Lembang. Menurut Ridwan Kamil, ada sekitar 2.000 peserta dalam seminar keagamaan di acara tersebut. Ia pun mengimbau kepada para peserta seminar GBI di Lembang agar segera melaporkan juga kepada Dinkes setempat untuk segera melakukan rapid test/
"Dua acara di Bogor, satu di lembang , dan satu di Karawang ini adalah temuan dari hasil tes mandiri yang kita lakukan sejak delapan hari yang lalu. Saya sendiri ikut acara yang Musda Hipmi itu, saya sudah tes bersama istri dan hasilnya negatif. Tapi, saya akan melakukan tes kedua untuk memastikan keamanan dari kami sendiri,” tambahnya.
Kang Emil juga memastikan kesiapan tes masif yang akan dimulai besok (Rabu, 25 Maret 2020). Tes masif di daerah dengan penyebaran COVID-19 paling besar itu tidak ditujukan bagi seluruh warga Jabar, melainkan hanya untuk tiga kategori.
Pertama, Kategori A yakni masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi seperti Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang baru tiba dari luar negeri, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan keluarga, tetangga, dan temannya, serta petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19.
Kedua, Kategori B yaitu masyarakat dengan profesi yang interaksi sosialnya atau rawan tertular. Ketiga, Kategori C meliputi masyarakat luas yang memiliki gejala sakit yang diduga penyakit COVID-19. Dugaan tersebut harus merujuk keterangan dari fasilitas kesehatan, bukan self-diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri.
“Kategori A ini mulai besok akan dites oleh ribuan test kit yang hitungan 15 menit akan keluar dalam bentuk tes di fasilitas kesehatan, di rumah sakit-rumah sakit yang sudah ditentukan. Jadi, prioritas untuk hari besok di Jawa Barat adalah melakukan rapid test secara masif kepada golongan Kategori A,” ucap Kang Emil.
“Kami berharap dengan hasil tes masif ini yang berdasarkan undangan, analisis, itu akan menghasilkan peta persebaran yang terukur di hari Jumat atau Sabtu, sehingga hasilnya kita bisa mengambil keputusan apakah bekerja dan bersekolah di rumah dilanjutkan menambah satu minggu atau bisa kembali lagi ke sekolah atau tempat bekerja dengan tetap menjaga jarak,” imbuhnya.
Bagi warga Jabar yang masuk dalam tiga kategori tersebut, bisa mendaftar melalui aplikasi PIKOBAR (Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar) atau daftar ke Dinkes kabupaten/kota secara manual. Namun, kedua pintu pendaftaran ini akan diregistrasi secara digital, sehingga hasil tes pun akan diinformasikan secara digital.
Kang Emil mengatakan, pihaknya menyediakan 20 ribu test kit untuk tes masif tersebut. Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar sudah menganggarkan Rp48 miliar untuk membeli berbagai alat kesehatan termasuk alat rapid test.
“Tantangan terbesar adalah untuk membeli alat pelindung diri (APD), masker, dan alat rapid test. Kita sudah belanjakan Rp48 miliar sampai hari ini. Kita akan siapkan dana sampai Rp500 miliar, dana itu sedang didiskusikan dengan DPRD (Jabar) untuk dicari sumber-sumbernya,” katanya.
“Arahan Presiden (Joko Widodo) adalah mengambil dari anggaran-anggaran yang tidak prioritas, di-mayoritas-kan di zona anggaran kesehatan sambil juga menyiapkan dana untuk social safety net terkait subsidi sembako dan subsidi keuangan bagi warga yang terpapar dari sisi kemungkinan menjadi rawan miskin,” tambahnya.
--------
Baca info-info seputarbandungraya.com lainnya di GOOGLE NEWS
